SANGIHE – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari memimpin Apel Kerja Bersama ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bertempat di Lapangan Gelora Santiago Tahuna. Selasa, 8 April 2025.
Apel rutin bulanan ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, Sekda Melanchton H. Wolff, serta seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Thungari dalam arahannya menyampaikan komitmennya untuk mempercepat langkah pembenahan birokrasi dan pelayanan publik. Dimana arah kebijakan dan target kerja dalam 100 hari kerja harus dituntaskan.
Thungari pun mengapresiasi kinerja jajaran ASN yang secara perlahan mulai menunjukkan keselarasan dalam pengimplementasian visi-misi ‘Sapta Membara’.
Thungari juga meminta agar seluruh jajaran memanfaatkan waktu yang tersisa di 100 Hari Kerja untuk menyelesaikan sejumlah agenda prioritas, mulai dari perencanaan strategis hingga reformasi kedisiplinan kerja.
Percepatan integrasi visi-misi ke dalam dokumen perencanaan, realisasi anggaran belanja daerah, hingga optimalisasi dana desa juga jadi atensi Thungari. Dia mengharapkan terciptanya sinergi lintas sektor agar perputaran ekonomi di daerah bisa lebih cepat bergerak, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di desa.
Thungari bahkan memberikan atensi terhadap pemanfaatan teknologi dalam sistem birokrasi. Dinas Kominfo sebagai instansi teknis diminta menyusun peta jalan pengembangan TI, sementara Bapelitbang didorong mengakselerasi pemutakhiran Web Data untuk indikator-indikator sensitif seperti stunting, kemiskinan, dan kekeringan.
“Birokrasi kita harus mulai berbasis data dan teknologi, agar respons terhadap kebutuhan masyarakat makin cepat dan tepat,” terangnya
Penegasan lain jelang akhir sambutannya adalah terkait kedisiplinan ASN. Sesuai instruksi Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bupati meminta agar tak ada lagi kantor yang kosong sebelum jam kerja berakhir. Sehingga Satpol PP, Inspektorat, dan BKPSDM diminta mengawal ketat hal dimaksud.
“Saya tidak ingin ada laporan jam 11 kantor sudah kosong. Ini mencoreng integritas pelayanan publik,” tegasnya.
Dalam era digital, transparansi menjadi kunci. Karena itu, seluruh perangkat daerah diimbau untuk menghidupkan media sosial resmi serta memperbarui konten website OPD masing-masing. Tujuannya bukan hanya dokumentasi, tetapi sebagai jendela informasi yang dapat diakses publik secara terbuka.
“Publik berhak tahu apa yang kita kerjakan. Mereka juga berhak mengawasi,” jelas Thungari.
Diakhir arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif ASN dan berharap semangat kebersamaan tetap menjadi fondasi dalam setiap langkah pembangunan daerah.(JA)
