SANGIHE — Komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan. Wakil Bupati Tendris Bulahari menghadiri langsung penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Belanja Daerah oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Selasa (13/1/2026).
Penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Bupati Tendris Bulahari hadir didampingi Sekretaris Daerah serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, serta para kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., C.A., ERMAP, GRCP, GRCA, CSFA, dan diterima Wakil Bupati Tendris Bulahari mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI mencatat delapan temuan dengan total 12 rekomendasi yang wajib segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. BPK menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain pemerintah daerah, BPK RI juga mendorong DPRD agar memanfaatkan LHP sebagai instrumen pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dinilai krusial untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Tendris Bulahari dalam agenda tersebut menjadi cerminan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (JA)
