SANGIHE — Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari melakukan audiensi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Dr. Ir. Ridwan Mulyana, MT, di Gedung Mina Bahari II, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengusulkan Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam kesempatan itu, Bupati Thungari menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan program bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ia mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sektor perikanan di daerahnya belum banyak menerima intervensi program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya bantuan sarana dan prasarana yang sebelumnya cukup membantu nelayan.
“Kami berharap melalui pengajuan proposal Kampung Nelayan Merah Putih ini, pemerintah pusat dapat kembali memberikan dukungan nyata untuk penguatan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe,” ujar Thungari.
Menurutnya, Kelurahan Santiago dinilai memenuhi sejumlah kriteria untuk pengembangan program tersebut, mulai dari ketersediaan lahan, adanya lembaga pengelola, hingga aktivitas perikanan tangkap yang cukup potensial di wilayah tersebut beserta kawasan penyangganya.
Proposal pengajuan tersebut telah diserahkan langsung kepada Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2026, dan telah tercatat dalam sistem pendaftaran resmi KKP.
Menanggapi hal itu, pihak KKP menyambut baik usulan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan melakukan survei lokasi.
“Proposal sudah kami terima dan dalam waktu dekat tim kerja KKP akan dijadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan survei lokasi,” kata Ridwan Mulyana.
Upaya ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam memperkuat sektor ekonomi kelautan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sinergi dengan pemerintah pusat. (JA)
