SANGIHE— Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, menegaskan pentingnya keakuratan data sosial ekonomi sebagai dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Groundchecking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025 yang digelar Dinas Sosial Daerah di Ruang Rapat Kodim 1301 Sangihe, Rabu (15/10/2025).
Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Doktarius Pangandaheng, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah untuk menyinkronkan data dan langkah kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Tahuna, serta BPJS Kesehatan.
“Sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjadi acuan penting dalam penetapan penerima bantuan sosial. Selain itu, data DTSEN juga akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan tingkat kemiskinan daerah tercatat sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan,” ungkap Kadis.
Bupati Thungari dalam sambutannya, menegaskan bahwa kegiatan groundchecking DTSEN menjadi langkah strategis untuk memastikan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Kegiatan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi dasar pembuktian apakah data tersebut benar-benar mencerminkan realitas masyarakat di lapangan,” ujar Bupati.
Bupati mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara, angka kemiskinan di Sangihe berdasarkan data BPS tahun 2024 tercatat sebesar 10,84% atau sekitar 14.380 jiwa, sementara data P3KE menunjukkan angka 11,01%.
Sementara itu, hasil verifikasi dan validasi (verivali) tahun 2024 mencatat kemiskinan ekstrem sebanyak 645 jiwa atau 0,45%, dengan penurunan 117 KK atau 163 jiwa setelah proses pemurnian data. Namun, data verivali tahun 2025 masih menunjukkan 55 KK yang tercatat sebagai keluarga miskin ekstrem.
“Dari sisi proporsi, Sangihe masih berada pada posisi nomor satu di Sulawesi Utara sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Karena itu, kegiatan groundchecking DTSEN harus menjadi momentum penting untuk memastikan data benar-benar valid,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti adanya permasalahan penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaranserta belum optimalnya kegiatan verivali data penerima manfaat di lapangan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan sinergitas lintas sektor antara Dinas Sosial, BPS, pemerintah kampung, perangkat daerah, serta lembaga penyalur seperti BRI dan BPJS Kesehatan.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan fondasi kebijakan publik yang menentukan arah dan sasaran program pemerintah.
“Dengan data yang akurat, kita dapat menentukan lokus intervensi yang tepat, memperkuat perencanaan lintas sektor, dan menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial,” jelasnya.
“Yang paling penting, kita ingin menghapus stigma bahwa Sangihe adalah daerah termiskin di Sulawesi Utara.”
Dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menjalankan berbagai langkah strategis, di antaranya:
• Pemaksimalan verivali penerima bantuan sosial,
• Pemetaan faktor penyebab kemiskinan di tiap kecamatan,
• Sinergi pendanaan antara APBD, APBDes, dan CSR perusahaan, serta
• Penguatan program inovatif daerah “Gerakan Membara Mesuang” (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Ketahanan Pangan) yang terbukti mulai menekan beban pengeluaran masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan groundchecking DTSEN ini sebagai langkah pembaruan data dan sinergi lintas sektor guna mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sangihe.
“Kita tidak hanya sedang menghimpun angka, tetapi menegakkan keadilan sosial dengan memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” tutupnya. (JA)
