SANGIHE — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat langkah dalam menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di daerah perbatasan ini. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), digelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Rabu (5/11/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Melanchton Harry Wolff, didampingi Kepala Bapelitbang Ronald Izaak dan Kadis PPKB Jopy Thungari. Hadir pula sejumlah pejabat lintas instansi seperti Kadis Kesehatan Handry Pasandaran, Kadis Dukcapil Davidson Henry Djarang, serta Kepala BPJS Sangihe Widi yang turut menjadi narasumber dalam diskusi.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen mulai dari camat, puskesmas, lurah hingga kepala kampung dalam memperkuat langkah bersama menekan angka stunting. Ia mengakui bahwa kasus stunting di Sangihe masih fluktuatif dan belum menyamai capaian provinsi maupun nasional.
“Kita perlu memperkuat kerja sama dan sinergitas. Kasus stunting di Sangihe masih naik turun, jadi semua pihak yang tergabung dalam TP3S harus bergerak lebih solid,” ujar Melanchton.
Rakor diawali dengan laporan dari Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPKB, Meity Susana Lahama, kemudian dilanjutkan pemaparan data dan strategi oleh Kadis PPKB Jopy Thungari. Ia menekankan agar upaya penanganan di lapangan juga dibarengi langkah pencegahan.
“Jangan hanya fokus pada penanganan, tapi cegah agar tidak muncul kasus baru. Pencegahan jauh lebih efektif,” ungkap Jopy.
Beragam paparan disampaikan para camat, kepala puskesmas, serta kapitalaung tentang kondisi stunting di wilayah masing-masing. Salah satu yang menarik perhatian adalah testimoni Kepala Puskesmas Tahuna, dr. Marsye Verawati Ohy, yang berbagi pengalaman dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan keluarga dan edukasi gizi.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Handry Pasandaran mengingatkan agar seluruh intervensi benar-benar tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar bantuan makanan tambahan tidak disalahgunakan.
“Harus dikawal agar makanan tambahan dinikmati oleh bayi stunting, bukan orang tua atau anak lainnya. Penurunan angka stunting harus hasil kerja nyata, bukan karena anak sudah lewat usia,” tegas Handry.
Melalui Rakor TP3S ini, Pemkab Sangihe berharap semakin terbangun koordinasi yang kuat antarinstansi dalam mengatasi stunting. Harapannya, upaya berkelanjutan ini mampu melahirkan generasi Sangihe yang lebih sehat dan berkualitas. (JA)
