SANGIHE — Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (31/3/2026).
Kehadiran Bupati Thungari dalam agenda penting tersebut menandai keseriusan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga diikuti oleh lima pemerintah daerah lainnya, yakni Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Minahasa, Kota Kotamobagu, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Dalam sambutannya, Bupati Thungari menegaskan bahwa penyampaian LKPD unaudited bukan sekadar kewajiban administratif semata. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Ini adalah wujud komitmen kami dalam menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Thungari.
Ia juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
Tak lupa, apresiasi disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas peran pentingnya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara sekaligus memberikan pembinaan yang konstruktif bagi pemerintah daerah.
Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin profesional, transparan, dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (JA)
