SANGIHE — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe di bawah kepemimpinan Bupati Michael Thungari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari (TUARI) didesak untuk segera mengambil langkah tegas terhadap manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum ‘Ake u Wanua’. Desakan ini muncul seiring dengan berbagai persoalan yang dinilai terus berlarut-larut di tubuh perusahaan milik daerah tersebut.
Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain menyangkut pelayanan air bersih yang belum maksimal, lemahnya etos kerja pegawai, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, hingga pelanggaran terhadap asas kepatuhan dalam tata kelola organisasi. Salah satu isu yang mencuat baru-baru ini adalah pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor Perumda yang disebut-sebut dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas maupun otoritas tertinggi pemerintah daerah.
Informasi dari sumber internal menyebutkan, Direktur Perumda saat ini, Teguh Prahara Salainti, diduga mengambil keputusan secara sepihak tanpa koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Bupati sebagai pemegang otoritas tertinggi atas kebijakan perusahaan daerah.
Dalam rapat evaluasi yang digelar belum lama ini, Salainti disebut menolak permintaan Pemerintah Kabupaten terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp100 juta. Namun di sisi lain, manajemen justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 hingga Rp400 juta untuk proyek pembangunan kantor, yang dilaksanakan tanpa pelaporan resmi kepada Bupati, Wakil Bupati, maupun Dewan Pengawas Perumda.
“Pengerjaannya saja dilakukan langsung oleh direktur. Dia sendiri yang mencari pekerja, mengatur proyek, semua dilakukan sepihak,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi situasi tersebut, tokoh masyarakat Sangihe, Sjahrul Ponto, meminta Pemerintah Kabupaten tidak tinggal diam. Ia mendorong Bupati untuk segera mengambil langkah konkret demi menyelamatkan Perumda dari tata kelola yang dinilainya tidak sehat.
“Jika memang ada pelanggaran terhadap asas kepatuhan dan tidak adanya sinergi dengan pimpinan daerah, sudah selayaknya dilakukan evaluasi bahkan pencopotan jabatan. Cari orang yang siap bekerja sama mendukung visi-misi bupati dan wakil bupati,” tegas Ponto.
Ia juga menyoroti situasi internal pemerintahan yang menurutnya belum sepenuhnya solid dalam menerima kepemimpinan yang baru. Menurutnya, masih ada sikap kurang hormat dari sejumlah instansi maupun aparatur pemerintah terhadap kepemimpinan TUARI.
“Bahkan di kalangan pegawai Pemkab pun ada kecenderungan sikap meremehkan. Mungkin karena faktor usia Bupati dan Wakil Bupati yang tergolong muda, atau karena belum tampak ketegasan dari mereka dalam merespons dinamika pemerintahan,” lanjutnya.
Ponto menambahkan bahwa persoalan di tubuh Perumda hanya merupakan satu dari sekian banyak contoh yang berpotensi menciptakan preseden buruk jika tidak segera dibenahi. Ia menilai pembenahan menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan jalannya pemerintahan yang efektif dan kredibel di bawah kepemimpinan TUARI.
“Saya percaya pasangan TUARI punya kapasitas. Tapi mereka juga harus segera menunjukkan ketegasan untuk melakukan perubahan nyata, termasuk reformasi manajemen di semua lini yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen Perumda maupun Pemerintah Kabupaten terkait dugaan pelanggaran tersebut. (JA)
