SANGIHE—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memacu upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dirangkaikan dengan penguatan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemkab Sangihe menyatukan langkah seluruh perangkat daerah untuk memastikan program yang dijalankan lebih terarah dan tepat sasaran.
Rakorev yang berlangsung di Ballroom Tahuna Beach Hotel & Resort, Kamis (18/12/2025), dibuka langsung Wabup Tendris Bulahari, dihadiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), jajaran asisten, kepala OPD, camat, narasumber, serta unsur pers. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan kemiskinan di wilayah kepulauan.
Dalam pemaparannya, Wabup mengungkapkan, berdasarkan indikator ekonomi makro, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini mencapai 14.380 jiwa atau sekitar 10,91 persen. Angka tersebut masih berada di atas target RPJMD, yakni 9,95 persen pada 2025 dan 9,70–9,80 persen pada 2026.
“Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut kerja keras dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, disertai langkah-langkah percepatan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” kata Wabup.
Melalui peran strategis TKPK, lanjut Bulahari pemerintah daerah mendorong sejumlah kebijakan utama, antara lain peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas serta daya saing masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan perlindungan sosial, hingga pengembangan kegiatan ekonomi berbasis masyarakat.
“Selain itu, pengembangan koperasi dan UMKM serta optimalisasi pemanfaatan dana desa menjadi fokus penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan,” tutur Wabup.
Rakorev ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keberadaan Pokja PUG diharapkan mampu memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah.
Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah didorong untuk menyusun langkah konkret, terukur, dan saling mendukung demi mewujudkan target penurunan kemiskinan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. (JA)
