SANGIHE — Persaingan memperebutkan kursi Kapitalaung di Kabupaten Kepulauan Sangihe diingatkan agar tidak mencederai kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan tidak boleh ada intimidasi maupun penyalahgunaan nama Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dukungan pemilih dalam Pemilihan Kapitalaung (Pilkap) Serentak 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Thungari saat menghadiri Deklarasi Kampanye Pemilihan Kapitalaung Damai Tahun 2026 di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Selasa (6/10/2026).
Menurut Thungari, tahapan kampanye harus menjadi kesempatan bagi setiap calon untuk memperkenalkan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat. Persaingan politik di tingkat kampung, kata dia, tidak seharusnya menjadi pemicu konflik yang merusak hubungan antarwarga.
Ia secara khusus mengingatkan jajaran pemerintah kecamatan agar tetap netral dan tidak terlibat dalam upaya memengaruhi pilihan masyarakat. Netralitas aparatur dinilai penting untuk memastikan seluruh calon memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses demokrasi.
“Jika ada oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dukungan pemilih atau melakukan intimidasi, silakan dilaporkan kepada MTK, camat, atau langsung kepada Panitia Kabupaten,” tegas Thungari.
Pilkap Serentak 2026 dijadwalkan berlangsung di 117 kampung yang tersebar di 12 kecamatan, dengan total 304 calon Kapitalaung. Besarnya jumlah peserta tersebut membuat seluruh pihak dituntut menjaga suasana kompetisi tetap aman, tertib, dan berlandaskan aturan.
Thungari menekankan, keberhasilan Pilkap tidak cukup diukur dari terlaksananya pemungutan suara. Proses pemilihan juga harus mampu melahirkan pemimpin yang memperoleh kepercayaan masyarakat dan siap bekerja untuk menjawab kebutuhan warga.
Kapitalaung, menurutnya, memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemimpin kampung menjadi salah satu ujung tombak dalam memastikan program pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dapat diterjemahkan menjadi pelayanan dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan warga.
Karena itu, ia mendorong para calon untuk tidak sekadar menawarkan janji politik, tetapi menghadirkan gagasan yang realistis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bupati juga mengingatkan agar calon Kapitalaung tidak serta-merta menghapus seluruh program pemerintahan sebelumnya ketika terpilih. Inovasi dan pembaruan tetap diperlukan, namun hal-hal yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat patut dipertahankan.
“Datanglah dengan gagasan yang baru, tetapi tetap hargai apa yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang siap bekerja dan mampu membuktikan perubahan setelah mendapatkan kepercayaan,” ujarnya.
Di sisi lain, 117 ketua panitia pemilihan diharapkan menjalankan tanggung jawab secara profesional, transparan, dan tidak memihak. Peran panitia dinilai penting untuk menjaga agar setiap tahapan Pilkap berlangsung sesuai ketentuan.
Thungari berharap calon Kapitalaung, panitia pemilihan, pemerintah kecamatan dan kampung, aparat keamanan, serta masyarakat dapat mengambil bagian dalam menjaga suasana demokrasi yang sehat.
Ia menegaskan, perbedaan pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persaudaraan di tengah masyarakat. Siapa pun yang nantinya terpilih diharapkan mampu merangkul seluruh warga dan mengutamakan kepentingan kampung di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dengan demikian, Pilkap Serentak 2026 di Sangihe diharapkan tidak hanya berlangsung aman dan tertib, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang berintegritas serta mampu membawa kemajuan bagi masyarakat. (JA)
